faktanesia.id, – Nama Ketua MPR RI Ahmad Muzani mulai masuk bursa calon Wakil Presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka.
Mantan anggota MPR Natsir Zubaidi menilai Muzani memiliki pengalaman dan kedekatan politik yang dibutuhkan untuk mendampingi Presiden Prabowo Subianto.
Usulan tersebut muncul di tengah proses konstitusional pengisian kursi Wakil Presiden setelah Gibran menyatakan mundur pada 12 November 2026.
Natsir mengingatkan, pengganti Gibran sebaiknya bukan ketua partai politik atau ketua koalisi agar jabatan Wapres tidak tersandera kepentingan organisasi politik.
Dalam pandangan Natsir, pergantian Wapres bukan sekadar urusan membagi kekuasaan di antara elite. Indonesia membutuhkan figur negarawan yang mampu menjaga stabilitas pemerintahan, membangun komunikasi lintas kekuatan politik, dan membantu Presiden menghadapi tantangan nasional maupun global.
Gagasan tersebut disampaikan Natsir Zubaidi, anggota MPR RI periode 1997–1999 sekaligus aktivis PII dan aktivis mahasiswa 1977, dalam keterangan tertulis di Jakarta.
Dia menilai Wakil Presiden bukan sekadar pelengkap Presiden, melainkan mitra strategis dalam menjaga kesinambungan kebijakan dan efektivitas pemerintahan.
Dia mengajukan tiga kriteria utama bagi pengganti Gibran. Pertama, memiliki kematangan politik, pengalaman, serta kecocokan hubungan kerja atau chemistry dengan Prabowo.
Kedua, mempunyai loyalitas teruji terhadap kepemimpinan Presiden dan agenda pemerintahan. Ketiga, memiliki rekam jejak terpercaya serta hubungan baik dengan pimpinan partai politik dan berbagai komponen bangsa.
Menurut Natsir, loyalitas bukan berarti kepatuhan tanpa nalar, melainkan komitmen terhadap kepemimpinan dan tujuan bersama dalam menjalankan mandat rakyat.
Mengapa Bukan Ketua Partai?
Natsir berpandangan, ketua partai memiliki tanggung jawab menjaga organisasi, kepentingan kader, dan agenda politik masing-masing. Sementara itu, Wakil Presiden harus bekerja untuk seluruh rakyat Indonesia
Kedua tanggung jawab tersebut dinilai berpotensi berbenturan ketika kepentingan partai tidak sejalan dengan kebutuhan pemerintahan.
Karena itu, Indonesia membutuhkan Wapres yang memiliki ruang gerak luas, diterima berbagai kelompok, dan mampu menjadi jembatan komunikasi politik tanpa terbebani kepentingan elektoral.
Ahmad Muzani Dinilai Layak
Dari sejumlah pertimbangan tersebut, Natsir mengusulkan Ahmad Muzani sebagai salah satu figur yang layak dipertimbangkan.
Muzani dinilai memiliki modal politik karena berpengalaman dalam dinamika parlemen, komunikasi lintas partai, serta perjalanan panjang bersama Prabowo dan Partai Gerindra.
Selain kini menjabat Ketua MPR RI, Muzani pernah menjadi Sekretaris Jenderal Partai Gerindra. Kedekatan politik tersebut dinilai membuatnya memahami karakter, pemikiran, dan arah kepemimpinan Prabowo.
Natsir bahkan menggambarkan Muzani sebagai sosok yang memahami bahasa tubuh politik Prabowo. Kemampuan tersebut dianggap dapat membantu menerjemahkan arah politik Presiden ke dalam komunikasi pemerintahan dan hubungan antarlembaga.
Menunggu Keputusan Presiden
Secara konstitusional, Pasal 8 Ayat (2) UUD 1945 mengatur bahwa MPR memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden dalam waktu paling lambat 60 hari setelah terjadi kekosongan jabatan.
Dengan demikian masyarakat bisa menyampaikan aspirasinya kepada Presiden agar Ahmad Muzani yang saat ini menjadi Ketua MPR RI untuk menjadi Calon Wapres yang diusulkan kepada pimpinan MPR RI, meskipun kewenangan mengajukan dua nama berada pada Presiden Prabowo, sedangkan MPR menentukan pilihan melalui sidang.
Pergantian Wapres ini menjadi momentum untuk menguji apakah kepentingan bangsa benar-benar ditempatkan di atas kompromi elite.
Sebab, yang dibutuhkan Indonesia bukan sekadar pengisi kursi kosong, melainkan mitra Presiden yang mampu menjaga arah pemerintahan hingga akhir masa jabatan.


