Faktanesia.id, – Aktivis Pemuda Nasional menyampaikan kecaman keras terhadap kasus perdagangan ilegal sisik trenggiling yang baru-baru ini terbongkar di Kabupaten Asahan, Sumatera Utara.
Penemuan nyaris 1,2 ton sisik trenggiling, yang setara dengan pembantaian lebih dari 5.900 ekor, menjadi bukti adanya jaringan kejahatan lingkungan yang bekerja secara sistematis dan terorganisir.
Benny HSB, juru bicara Aktivis Pemuda Nasional, menilai kasus ini harus ditangani secara serius oleh aparat penegak hukum tertinggi.
Ia mendorong Kejaksaan Agung, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk tidak hanya menindak pelaku di lapangan, tetapi juga mengungkap dalang atau otak intelektual yang mengendalikan sindikat tersebut.
“Kami menuntut Mahkamah Agung RI memberi perhatian khusus atas kasus ini dan menjamin proses hukum yang adil, transparan, dan independen. Penegakan hukum jangan berhenti pada pelaku teknis saja, tetapi harus menyasar hingga ke aktor intelektual yang selama ini bersembunyi di balik jaringan mafia satwa,” tegas Benny.
Tak hanya kepada aparat penegak hukum, Aktivis Pemuda Nasional juga mengingatkan peran strategis DPR RI dalam menjalankan fungsi pengawasannya.
Mereka meminta Komisi III dan Komisi IV DPR RI aktif menindaklanjuti kasus ini dengan serius, karena menyangkut bukan hanya perlindungan satwa, tetapi juga integritas hukum dan kedaulatan lingkungan hidup Indonesia.
“Kejahatan ini bukan sekadar soal penyelundupan satwa langka. Ini adalah ancaman terhadap integritas bangsa dan masa depan lingkungan kita. DPR harus bersikap,” ujarnya.
Trenggiling merupakan hewan yang masuk dalam daftar satwa yang dilindungi berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, serta perjanjian internasional CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora).
Perburuan dan perdagangan trenggiling secara ilegal dapat dikenakan hukuman pidana berat.
“Aktivis Pemuda Nasional akan terus mengawal kasus ini agar tidak berhenti di tengah jalan. Negara tidak boleh kalah oleh mafia satwa liar. Sudah saatnya aparat dan wakil rakyat menunjukkan keberpihakan pada perlindungan lingkungan dan hukum yang berkeadilan,” pungkas Benny.[R5]