Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) membuka peluang kemitraan dengan gerakan lintas iman untuk memperkuat pembiayaan perlindungan hutan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat adat dan komunitas lokal.
Kepala BPDLH, Dr. Joko Triharyanto, menegaskan bahwa lembaganya sedang mencari mitra kolaborasi untuk memperluas aksi lingkungan. Salah satu peluangnya adalah bekerja sama dengan Interfaith Rainforest Initiative (IRI) Indonesia yang memiliki jaringan komunitas keagamaan di berbagai daerah.
“Posisinya bukan sharing, justru saya mencari mitra, mitra kerja sama,” kata Joko dalam pertemuan Dewan Penasihat IRI Indonesia di Hotel Aryaduta Menteng, Jakarta, 17 November 2026.
Kolaborasi ini menawarkan pendekatan strategis: menjadikan pembiayaan lingkungan sebagai instrumen pemberdayaan masyarakat, bukan sekadar pendanaan proyek konservasi. Bahkan, Joko menegaskan bahwa perdagangan karbon bukan tujuan akhir perlindungan hutan, melainkan salah satu alat untuk meningkatkan kesejahteraan.
Dana Lingkungan Tepat Sasaran
Menurut Joko, krisis iklim, energi, kerusakan sumber daya alam, dan hilangnya keanekaragaman hayati tidak mungkin diselesaikan oleh satu lembaga.
“Tidak bisa kita bekerja sendiri. Justru kita cari bagaimana kita bisa beraliansi sebanyak mungkin,” ujarnya.
BPDLH memiliki fleksibilitas mengelola pendanaan dari berbagai sumber, mulai dari kerja sama internasional, bilateral, filantropi, hingga lembaga keuangan pembangunan multilateral.
Dukungan tersebut dapat menjangkau masyarakat adat, komunitas lokal, individu, maupun organisasi. Namun, penyalurannya harus dilengkapi safeguard atau perlindungan sosial dan lingkungan agar tidak memicu konflik maupun merugikan hak masyarakat.
Karbon Bukan Tujuan
Joko mengingatkan agar ekonomi karbon tidak menggeser tujuan utama perlindungan hutan, yakni menjaga ekosistem sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Carbon itu bukan tujuan. Carbon itu adalah intervensi. Tujuan utamanya adalah kesejahteraan,” tegasnya.
Ia juga mendorong perubahan pola pendanaan. Bantuan dan hibah seharusnya menjadi tahap awal pemberdayaan, bukan ketergantungan permanen.
Masyarakat yang telah memiliki kapasitas kelembagaan dan proses bisnis lebih baik perlu diarahkan menuju pembiayaan investasi agar mampu berkembang secara mandiri.
BPDLH juga mendorong integrasi berbagai program dalam klaster sehingga membentuk ekosistem pendanaan dan pemberdayaan yang berkelanjutan.
Gerakan Iman Berdayakan Warga
Fasilitator Nasional IRI Indonesia, Hening Parlan, menyambut pentingnya perspektif BPDLH untuk memperkuat agenda perlindungan hutan pada 2027.
“Tahun 2027, kami ingin mulai melihat bagaimana hasil hutan atau hutan dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan, dalam konteks membangun ekonomi masyarakat adat dan warga sekitar hutan,” ujar Hening.
Menurutnya, jaringan lintas iman dapat menjadi penghubung antara agenda konservasi, pemberdayaan masyarakat, dan peluang pendanaan lingkungan.
Pertemuan tersebut juga menghadirkan aktivis masyarakat adat Abdon Nababan dan Dewan Pengurus Koalisi Ekonomi Membumi (KEM), Lishia Erza, yang memberikan perspektif mengenai perlindungan hutan dan penguatan ekonomi komunitas.
Target Kolaborasi 2029
Kemitraan IRI Indonesia dan BPDLH berpeluang mempertemukan kekuatan moral serta jaringan lembaga keagamaan dengan instrumen pembiayaan lingkungan.
Memasuki Fase 3 hingga 2029 melalui komitmen No Forest, No Future, IRI Indonesia ingin memastikan gerakan keagamaan tidak berhenti pada kampanye ekologis, tetapi menghasilkan aksi nyata.
Tantangannya adalah membangun sistem ekonomi yang memungkinkan masyarakat memperoleh penghidupan layak tanpa merusak hutan.
Sebab, hutan akan lebih mudah diselamatkan ketika masyarakat yang menjaganya juga memperoleh kesejahteraan.


