faktanesia.id, – Perlindungan hutan Indonesia membutuhkan lebih dari sekadar gerakan penghijauan. Pengakuan hak masyarakat adat, kemandirian ekonomi komunitas, dan dukungan pembiayaan keagamaan menjadi kunci menyelamatkan hutan hingga 2029.
Strategi tersebut menjadi salah satu agenda utama Interfaith Rainforest Initiative (IRI) Indonesia dalam Advisory Council Meeting di Hotel Aryaduta Menteng, Jakarta, 16-17 November 2026.
Pertemuan bertema From Faith to Action: Protecting Forests and Advancing Environmental Justice itu mempertemukan pemerintah, tokoh lintas agama, aktivis masyarakat adat, dan jejaring ekonomi komunitas untuk merumuskan arah gerakan perlindungan hutan.
Salah satu gagasan strategis yang mengemuka adalah mengoptimalkan kekuatan lembaga keagamaan, termasuk pesantren, sekolah, rumah sakit, serta instrumen zakat dan wakaf untuk mendukung ekonomi masyarakat penjaga hutan.
Fasilitator Nasional IRI Indonesia, Hening Parlan, mengatakan 2027 harus menjadi momentum perubahan gerakan dari sekadar membangun kesadaran menuju aksi kolektif yang memberikan dampak nyata.
“Perlindungan hutan tidak boleh berhenti pada membangun kesadaran. Kita harus bergerak menuju aksi kolektif yang menghadirkan dampak nyata. Hutan harus tetap lestari sekaligus mampu menghidupi masyarakat adat dan komunitas di sekitarnya. Inilah saatnya iman diterjemahkan menjadi tindakan nyata untuk melindungi hutan dan menegakkan keadilan ekologis,” ujar Hening.
Ekoteologi Satukan Umat
Staf Khusus Menteri Agama, Gugun Gumilar, menegaskan bahwa perbedaan agama tidak boleh menjadi penghalang dalam menjaga bumi.
Ia mengangkat prinsip One Earth, Many Religions atau satu bumi, banyak agama. Pesan tersebut menegaskan bahwa seluruh umat beragama mempunyai tanggung jawab bersama dalam menjaga kelestarian lingkungan.
Gugun juga menjelaskan kebijakan ekoteologi Kementerian Agama yang diarahkan untuk mengintegrasikan kesadaran ekologis ke dalam pendidikan, kehidupan keagamaan, dan praktik keseharian umat.
Sementara itu, Kepala Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH), Dr. Joko Triharyanto, membuka peluang kolaborasi dengan jaringan lintas iman untuk memperluas dukungan pembiayaan bagi perlindungan lingkungan.
“Posisinya bukan sharing, justru saya mencari mitra, mitra kerja sama,” kata Joko.
Menurutnya, persoalan lingkungan dan perubahan iklim membutuhkan kerja sama berbagai pihak. Tidak mungkin satu lembaga mampu menyelesaikan persoalan tersebut sendirian.
Masyarakat Adat Penjaga Hutan

Aktivis masyarakat adat Abdon Nababan mengingatkan bahwa masyarakat adat memiliki peran fundamental dalam menjaga ekosistem hutan.
Mereka bukan sekadar kelompok yang tinggal di sekitar hutan, melainkan pemilik pengetahuan, tradisi, hukum, spiritualitas, dan sistem pengelolaan wilayah yang diwariskan lintas generasi.
“Perlindungan ekosistem alami yang paling murah dan efektif adalah dengan melindungi pelindung hutan, yaitu masyarakat adat dan kearifan tradisionalnya,” tegas Abdon.
Menurutnya, pengakuan dan perlindungan wilayah adat harus menjadi bagian penting strategi konservasi hutan tropis dan keanekaragaman hayati Indonesia.
Anggota Dewan Penasihat IRI Indonesia dari Konferensi Waligereja Indonesia (KWI), Romo Aloysius Budi Purnomo Pr., juga mengingatkan bahwa hutan merupakan ekosistem yang tidak terpisahkan dari kehidupan sosial masyarakat.
Prinsip conserving while using menjadi pendekatan penting, yakni pemanfaatan sumber daya alam harus tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.
Zakat dan Wakaf Selamatkan Hutan
Aspek ekonomi menjadi perhatian penting dalam strategi IRI Indonesia. Sebab, masyarakat tidak akan mudah mempertahankan hutan apabila tidak memiliki sumber penghidupan yang layak.
Dewan Pengurus Koalisi Ekonomi Membumi (KEM), Lishia Erza, menekankan perlunya membangun ekonomi komunitas yang menjadikan kelestarian hutan sebagai sumber kesejahteraan.
“Amanah menjaga ciptaan tidak bisa dijalankan dengan perut lapar. Hutan hanya akan dijaga kalau menjaganya lebih menghidupi daripada menebangnya,” ujar Lishia.
Ia mengidentifikasi tiga modal utama jaringan lintas iman untuk mengembangkan ekonomi berbasis hutan, yakni kepercayaan, pasar, dan dana sosial.
Pesantren, sekolah, rumah sakit, serta lembaga keagamaan dapat menjadi jaringan pasar bagi produk komunitas. Adapun zakat, wakaf, kolekte, dan dana punia berpotensi menjadi sumber pembiayaan jangka panjang.
Gagasan ini membuka peluang baru bagi lembaga keagamaan untuk terlibat langsung dalam ekonomi hijau sekaligus memperkuat kesejahteraan masyarakat sekitar hutan.
Lima Strategi hingga 2029
Dalam pertemuan tersebut, IRI Indonesia juga memaparkan peta jalan gerakan periode 2027–2029 melalui lima strategi utama, yaitu Act, Campaign, Advocate, Institutionalize, dan Scale Up.
Kelima strategi itu mencakup aksi nyata di tingkat komunitas, kampanye publik, advokasi kebijakan, penguatan kelembagaan, serta perluasan model gerakan perlindungan hutan.
Forum Dewan Penasihat menghasilkan rekomendasi strategis, prioritas advokasi, dan rumusan rencana kerja 2027 yang dilengkapi target, indikator kinerja, serta mekanisme tindak lanjut.
Memasuki Fase 3 hingga 2029 dengan komitmen No Forest, No Future, IRI Indonesia menegaskan pentingnya kepemimpinan kolektif dan kolaborasi lintas sektor.
Perlindungan hutan bukan semata-mata persoalan konservasi. Lebih dari itu, upaya tersebut menyangkut pengakuan hak masyarakat adat, keadilan ekonomi, tanggung jawab moral lintas agama, dan keberlanjutan kehidupan generasi mendatang.


