Menurut Effendi, dalam pertemuan tersebut para komunikolog menyoroti adanya apa yang mereka sebut sebagai “jurang komunikasi” antara pemerintah dan rakyat. Kondisi ini dinilai membuat berbagai kebijakan dan program pemerintah tidak sepenuhnya dipahami oleh publik.
“Bisa saja presidennya sudah bekerja dan melakukan berbagai program, tetapi masyarakat tidak menangkapnya seperti itu. Di situlah terjadi jurang komunikasi,” ujar Effendi kepada wartawan.
Ia menjelaskan, sebagian komunikolog bahkan menggambarkan situasi tersebut sebagai kondisi “darurat komunikasi”. Istilah itu muncul dari analisis sejumlah akademisi komunikasi yang turut hadir dalam forum diskusi tersebut.
Meski demikian, Effendi menegaskan para komunikolog tidak berada dalam posisi berseberangan dengan pemerintah. Sebaliknya, mereka justru ingin berkontribusi untuk memperbaiki kualitas komunikasi publik agar kebijakan pemerintah dapat dipahami dengan lebih baik oleh masyarakat.
“Kami sebagai pengamat tentu ingin pemerintah berhasil. Karena itu para komunikolog akan berusaha membantu melalui penelitian maupun gagasan untuk memperbaiki komunikasi pemerintah,” katanya.
Effendi juga menjelaskan bahwa pertemuan tersebut bukan merupakan undangan langsung dari Jusuf Kalla. Ia menyebutkan, diskusi bersama JK merupakan kegiatan yang kerap dilakukan para komunikolog setiap bulan Ramadan sebagai bagian dari silaturahmi intelektual.
“Kami yang meminta waktu kepada Pak JK. Kebetulan beliau bersedia menerima kami hari ini,” ujarnya.
Selain membahas persoalan komunikasi publik, para komunikolog dalam diskusi tersebut juga menyinggung sejumlah isu kebijakan, termasuk gagasan agar pemerintah menetapkan tenggat waktu dalam upaya mendorong pembahasan isu perdamaian Palestina di forum internasional.
Effendi turut menyoroti pernyataan Presiden yang membuka ruang bagi kritik terhadap pemerintah. Menurutnya, kesempatan tersebut perlu dimanfaatkan dengan menyampaikan kritik yang didasarkan pada data yang akurat.
“Mudah-mudahan ada yang berani menyampaikan kritik dengan data yang benar, dan pemerintah juga benar-benar menerima kritik tersebut,” katanya.
Sementara itu, Jusuf Kalla mengatakan pertemuan tersebut merupakan ajang silaturahmi sekaligus ruang bertukar pikiran mengenai berbagai persoalan yang berkembang di tengah masyarakat.
Menurut JK, persoalan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat memang menjadi tantangan tersendiri, terutama ketika kebijakan yang dibuat tidak sepenuhnya dipahami oleh publik.
“Banyak hal yang dilakukan pemerintah tidak tersampaikan dengan baik kepada masyarakat. Bahkan kadang-kadang komunikasi antarmenteri juga berbeda-beda,” ujar Jusuf Kalla.
Ia menambahkan, komunikasi publik yang efektif harus berjalan seiring dengan program yang benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat, sehingga kebijakan pemerintah dapat lebih mudah diterima dan dipahami oleh publik.(R/RG)