faktanesia.id – Jabal Nur, perwakilan Community Development PT. LPPBJ Lahat, Sumatera Selatan, mendesak aparat penegak hukum, termasuk Presiden Prabowo Subianto dan Kapolda Sumsel, Irjen Andi Rian R Djajadi, untuk turun tangan dalam menertibkan pungutan liar (pungli) dan aksi premanisme yang mengganggu iklim investasi di sektor tambang batubara di Kabupaten Lahat.
Menurut Jabal, praktik pungli dan kehadiran preman yang menutup akses jalan menuju lokasi tambang menyebabkan kesulitan bagi penambang dan investor yang ingin berkontribusi di sektor ini. Hal ini, menurutnya, berpotensi merugikan perekonomian daerah dan menghambat pendapatan negara.
“Kami di tambang batubara menghadapi banyak masalah. Banyak pungli di jalan, dan preman yang menutup akses, ini menghalangi proses pertambangan. Kami harap Kapolda Sumsel dan Presiden Prabowo dapat menertibkan masalah ini,” ujar Jabal Nur pada Selasa (19/11/).
Jabal menilai pemerintah jangan lepas tangan terhadap kejadian ini. Menurutnya harus ada kebijakan atau peraturan untuk tidak mengganggu investasi di daerah. Ia juga meminta kepada Kapolri dan Presiden Prabowo untuk memperhatikan keberlangsungan investasi.
“Kami minta Kapolri dan Presiden Prabowo untuk tertibkan pungli dan preman di dunia pertambangan khusunya di Sumsel,” ungkapnya.