Faktanesia.id, – Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI melalui Badan Strategi Kebijakan Luar Negeri (BSKLN) membangun repositori digital JALAMITRA sebagai upaya memperkuat kolaborasi dengan lembaga riset, pusat studi, dan komunitas kajian dalam penyusunan rekomendasi kebijakan luar negeri.
“Repositori ini menjadi sarana strategis untuk menjaring kerja sama dan membentuk komunitas epistemik yang adaptif dan inklusif,” ujar Kepala Pusat Strategi Kebijakan Kawasan Asia Pasifik dan Afrika BSKLN, Vahd Nabyl A. Mulachela, dalam diskusi bertajuk Pembentukan Repositori JALAMITRA dan Pemanfaatannya untuk Pembentukan Epistemic Community di Jakarta, Selasa (24/6).
Repositori JALAMITRA mulai dikembangkan sejak April 2025 dan diharapkan menjadi pusat data terintegrasi atas kerja sama antara Kemlu dan para pemangku kepentingan dari kalangan akademisi dan lembaga think tank.
Deputi Bidang Fasilitasi Riset dan Inovasi BRIN, Agus Haryono, dalam kesempatan tersebut menekankan pentingnya penerapan prinsip FAIR (Findable, Accessible, Interoperable, Reusable) dalam pengembangan repositori agar dapat saling terhubung dengan sistem data nasional lainnya.
Sementara itu, Ketua Komite Indonesia untuk Kajian Eropa, Muhadi Sugiono, menyebutkan bahwa komunitas epistemik memiliki peran penting dalam mempengaruhi arah kebijakan publik, khususnya dalam membingkai isu strategis dan membangun koalisi lintas aktor.
Editor Indonesia Window, Mohammad Anthoni, menyoroti pentingnya keberadaan data yang akurat dan lengkap untuk merespons potensi konflik kawasan yang bersifat lintas negara (spillover effect), sekaligus mendukung posisi Indonesia sebagai aktor perdamaian di kancah internasional.
Diskusi ini turut dihadiri oleh mitra BSKLN dari berbagai institusi, antara lain BRIN, Center for International Relations Studies UI, Sekolah Kajian Stratejik dan Global UI, Kompas, Program Studi Hubungan Internasional UMY, The Global Review, dan Center for Indonesia Reform.
Menutup kegiatan, Diplomat Ahli Madya BSKLN, Sylvia Masri, menegaskan bahwa repositori JALAMITRA masih dalam tahap awal pengembangan, namun akan terus diperluas dan dimanfaatkan secara optimal sebagai cikal bakal komunitas epistemik dalam penyusunan kebijakan luar negeri Indonesia.