Suasana diskusi publik yang digelar PP PRIMA DMI mendadak “panas”. Sejumlah tokoh nasional kompak menguliti kondisi demokrasi Indonesia yang dinilai kian rapuh, dari kebebasan sipil yang tergerus, cengkeraman oligarki, hingga ambisi swasembada pangan yang dianggap jauh dari realitas.
Forum bertajuk “Urgensi Kebebasan Sipil untuk Masa Depan Demokrasi Indonesia” itu berlangsung di Kalibata, Jakarta, Sabtu (2/5/2026), bertepatan dengan momentum May Day dan Hardiknas. Hadir sebagai pembicara di antaranya Feri Amsari, Prof. Anthony Budiawan, Prof. Dr. TB Massa Djafar, serta Sekjen PP PRIMA DMI Afandi Ismail Hasan.
Peserta dari kalangan mahasiswa, akademisi, hingga aktivis tampak aktif terlibat. Diskusi berjalan dinamis dengan kritik-kritik tajam yang menyorot langsung jantung persoalan bangsa.
Swasembada Dipertanyakan, Kebebasan Sipil Disorot
Pakar hukum tata negara, Feri Amsari, menjadi salah satu suara paling keras. Ia menyebut target swasembada pangan pemerintah tidak masuk akal dalam waktu singkat.
“Mustahil swasembada pangan terjadi cepat. Indonesia masih impor beras, bawang putih, dan kebutuhan lainnya,” tegasnya.
Ia juga menyinggung target Kementerian Pertanian yang baru mematok capaian pada 2029.
“Kalau targetnya saja 2029, lalu mau dipercepat jadi satu tahun, itu tidak mungkin,” ujarnya.
Tak hanya itu, Feri mengingatkan pentingnya kebebasan sipil sebagai fondasi demokrasi. Ia bahkan menyerukan peran mahasiswa untuk kembali kritis seperti era reformasi 1998.
“Mahasiswa harus kembali ke khitahnya seperti 98,” katanya.
Menurutnya, ruang diskusi publik harus inklusif, transparan, dan benar-benar menyerap aspirasi rakyat. Jika tidak, justru akan melahirkan resistensi.
Oligarki Disebut Kuasai Politik dan Hukum
Sorotan tajam juga datang dari ekonom politik, Anthony Budiawan. Ia menilai demokrasi Indonesia sedang berada dalam bayang-bayang oligarki.
“Oligarki menguasai hukum dan politik demi menguasai sumber daya ekonomi,” tegasnya.
Anthony juga mengkritik partai politik yang dinilai belum optimal mencetak pemimpin berkualitas. “Demokrasi tidak akan berjalan baik tanpa SDM politik yang mumpuni,” ujarnya.
Meski begitu, ia tetap menyuntikkan optimisme kepada generasi muda.
“Harus optimis, bahkan sangat optimis, jika ada revolusi besar dalam sistem politik kita,” katanya.Indonesia Belum Lepas dari Ketergantungan SDA
Pandangan kritis lain disampaikan akademisi Universitas Nasional, TB Massa Djafar. Ia menilai Indonesia masih jauh dari status negara industri. “Kita masih bergantung pada sumber daya alam,” ujarnya.
Menurutnya, kebangkitan bangsa sangat bergantung pada kepemimpinan yang kuat dan tegas. Namun ia menegaskan, oligarki menjadi penghambat utama. “Selama oligarki masih rakus, demokrasi tidak akan sehat,” katanya.
Ia bahkan menyebut akar persoalan ada pada elite kekuasaan. “Sumber masalah ada pada yang memegang kekuasaan,” tegasnya.
Dalam konteks demokrasi, ia menekankan kebebasan sipil harus dijamin penuh dan pemilu tetap berjalan. Namun, ia mengkritik bahwa demokrasi saat ini belum mampu menjawab persoalan rakyat seperti pengangguran dan kemiskinan. “Indonesia harus ada revolusi,” ucapnya lugas.
PRIMA DMI: Umat dan Pemuda Jangan Diam
Ketua Umum PP PRIMA DMI, Munawar Khalil, menegaskan peran strategis umat dan generasi muda dalam menjaga arah demokrasi.
“Kebebasan sipil bukan sekadar isu politik, tapi tanggung jawab moral dan keagamaan,” ujarnya.
Ia mendorong masjid dan organisasi kepemudaan menjadi pusat edukasi kritis bagi umat, agar tidak apatis terhadap persoalan bangsa.
Menurutnya, demokrasi tanpa nilai etika dan kejujuran hanya akan menjadi alat kekuasaan segelintir elite.
Komitmen Rawat Demokrasi
Sementara itu, Sekjen PP PRIMA DMI, Afandi Ismail Hasan, menegaskan pentingnya ruang dialog publik.
“Forum terbuka seperti ini penting untuk menjembatani aspirasi rakyat dengan kebijakan,” katanya.
Ia berharap diskusi semacam ini terus berlanjut sebagai gerakan intelektual dan moral, sekaligus melahirkan generasi muda yang kritis dan berintegritas.
Diskusi ini menjadi cermin demokrasi Indonesia masih berada di persimpangan. Kebebasan sipil yang belum optimal, kualitas elite politik yang dipertanyakan, serta dominasi oligarki menjadi tantangan nyata.
Satu pesan kuat yang mengemuka: perubahan sistem secara menyeluruh tak bisa ditunda, mulai dari reformasi politik, penguatan institusi, hingga peningkatan kualitas sumber daya manusia.