FAKTANESIA.ID | KAB. GOWA — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gowa terus memperkuat langkah pencegahan korupsi dengan menggelar Rapat Koordinasi dan Pendalaman Area Kerawanan Korupsi bersama Tim Koordinasi dan Supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kegiatan ini berlangsung di Baruga Pattingalloang, Kantor Bupati Gowa, Kamis (12/3/26).
Rapat koordinasi tersebut dihadiri para pimpinan perangkat daerah di lingkup Pemkab Gowa. Forum ini difokuskan pada pemetaan titik-titik rawan dalam tata kelola pemerintahan daerah sekaligus merumuskan langkah pembenahan sistem guna menutup peluang terjadinya penyimpangan sejak dini.
Bupati Gowa, Sitti Husniah Talenrang menilai kegiatan ini menjadi ruang evaluasi yang penting bagi pemerintah daerah untuk menelaah secara terbuka berbagai potensi kerawanan dalam sistem pemerintahan.
“Forum seperti ini membantu kita melihat lebih jelas titik rawan dalam sistem pemerintahan, sehingga perbaikannya bisa dilakukan lebih cepat,” ujarnya.
Dalam pertemuan tersebut, pemerintah daerah bersama tim KPK mendalami sejumlah sektor yang dinilai memiliki tingkat kerentanan tinggi, di antaranya pengelolaan Aparatur Sipil Negara (ASN), proses pengadaan barang dan jasa, serta optimalisasi pengelolaan pendapatan daerah.
Pendalaman ini juga merupakan bagian dari penguatan implementasi sistem Monitoring Controlling Surveillance for Prevention (MCSP), yang digunakan untuk memetakan risiko sekaligus memperbaiki tata kelola di berbagai sektor strategis pemerintahan daerah.
Menurut Bupati Talenrang, penguatan sistem pencegahan korupsi pada akhirnya akan berdampak langsung terhadap kualitas pelayanan publik dan efektivitas penggunaan anggaran pembangunan.
“Kalau sistem semakin transparan dan akuntabel, maka dampaknya bukan hanya pada tertib administrasi. Yang paling penting, masyarakat akan merasakan pelayanan yang lebih baik dan pembangunan yang berjalan lebih tepat sasaran,” katanya.
Ia juga menegaskan bahwa upaya pencegahan korupsi tidak dapat berjalan tanpa komitmen bersama seluruh perangkat daerah untuk menjadikan integritas sebagai landasan dalam menjalankan tugas pemerintahan.
“Integritas birokrasi harus menjadi budaya kerja kita bersama. Kalau seluruh perangkat daerah bekerja dengan prinsip itu, maka ruang untuk penyimpangan akan semakin sempit dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah akan semakin kuat,” tegasnya.
Melalui rapat koordinasi ini, Pemerintah Kabupaten Gowa menargetkan penguatan tata kelola di sektor-sektor strategis agar pembangunan daerah dapat berlangsung lebih efektif, transparan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Penegasan mengenai pentingnya pencegahan korupsi juga disampaikan Kepala Satuan Tugas IV.2 Koorsup Wilayah IV KPK, Tri Budi Rochmanto. Ia menilai integritas aparatur menjadi fondasi utama dalam membangun pemerintahan yang bersih dan akuntabel.
Menurutnya, berbagai sistem pengawasan yang dibangun pemerintah daerah hanya akan berjalan efektif jika diiringi komitmen integritas dari seluruh aparatur.
“Pencegahan korupsi pada dasarnya adalah soal integritas. Integritas itu seperti iman, kadang naik kadang turun. Karena itu harus terus dikuatkan melalui komitmen bersama agar setiap proses pemerintahan tetap berjalan di jalur yang benar,” ujarnya.
Ia berharap komitmen tersebut mampu mendorong peningkatan capaian penilaian pencegahan korupsi di Kabupaten Gowa seiring dengan semakin kuatnya pembenahan sistem dan tata kelola pemerintahan yang dilakukan perangkat daerah.
Turut hadir dalam kegiatan ini Wakil Bupati Gowa Darmawangsyah Muin, Sekretaris Daerah Kabupaten Gowa Andy Azis, PIC Koorsup Wilayah Sulawesi Selatan Maskur Seto Samiaji, serta Tim Analis Tindak Pidana Korupsi KPK RI.(R/PS)