faktanesia.id — Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia, Jusuf Kalla (JK), mengingatkan perguruan tinggi negeri berbadan hukum (PTN-BH) agar tidak menjadikan penambahan jumlah mahasiswa sebagai jalan pintas untuk menutup kekurangan anggaran. Menurutnya, langkah tersebut justru berisiko menurunkan mutu pendidikan tinggi di tengah tekanan ekonomi nasional dan global.
Pernyataan itu disampaikan JK saat menjadi pembicara dalam Sidang Paripurna Majelis Senat Akademik PTN-BH yang digelar di Kampus Universitas Airlangga (Unair), Surabaya, Jumat (06/02/26).
JK menilai kondisi ekonomi makro Indonesia saat ini sedang menghadapi tantangan berat. Tekanan tersebut, kata dia, datang dari kombinasi faktor global dan domestik yang berdampak langsung pada kapasitas fiskal negara, termasuk pembiayaan sektor pendidikan tinggi.
“Ekonomi dunia sedang bermasalah. Amerika, Tiongkok, Jepang, dan Eropa mengalami perlambatan akibat perang, konflik, serta kebijakan proteksionisme. Indonesia tentu ikut terdampak,” ujar JK.
Selain perlambatan global, JK juga menyinggung beban utang pemerintah dari periode sebelumnya yang masih harus ditanggung hingga kini. Kewajiban pembayaran cicilan dan bunga utang, menurutnya, membuat ruang belanja negara semakin sempit.
“Kalau pendapatan negara menurun dan pajak berkurang, pemerintah hanya punya dua pilihan: mengurangi pengeluaran atau menambah utang. Itu konsekuensi yang tidak bisa dihindari,” katanya.
Ia menambahkan, meskipun konstitusi mengamanatkan alokasi anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBN, pada praktiknya anggaran tersebut harus dibagi ke berbagai subsektor. Akibatnya, porsi yang benar-benar sampai ke pendidikan tinggi menjadi semakin terbatas.
Dalam konteks tersebut, JK menegaskan PTN-BH harus berhati-hati dalam mengambil kebijakan. Ia mengingatkan bahwa peningkatan jumlah mahasiswa secara berlebihan tidak sejalan dengan upaya menjaga dan meningkatkan kualitas akademik.
“Tidak mungkin menaikkan jumlah mahasiswa sekaligus meningkatkan mutu. Beban dosen akan bertambah, waktu untuk riset berkurang, dan kualitas pendidikan pasti menurun,” tegasnya.
Menurut JK, justru di tengah tekanan ekonomi, peran perguruan tinggi menjadi semakin strategis. Universitas diharapkan mampu menjadi motor penggerak pemulihan ekonomi melalui riset, inovasi, dan pengembangan teknologi. Ia mencontohkan bagaimana universitas riset di Amerika Serikat, seperti Stanford dan MIT, berkontribusi besar melahirkan pusat-pusat ekonomi baru seperti Silicon Valley.
“Jangan hanya bertanya apa peran ekonomi makro bagi perguruan tinggi, tapi juga apa peran perguruan tinggi bagi ekonomi nasional,” ujarnya.
Untuk menjaga keberlanjutan pendanaan PTN-BH tanpa mengorbankan kualitas, JK menawarkan tiga alternatif sumber pembiayaan. Pertama, memperkuat kolaborasi riset dengan dunia industri. Kedua, mengembangkan unit usaha berbasis riset serta optimalisasi aset universitas. Ketiga, menggalang dukungan dana dari jejaring alumni.
“Alumni banyak yang sukses di perusahaan besar. Mereka harus diajak kembali berkontribusi agar mutu universitas tetap terjaga,” kata JK.
Dalam kesempatan itu, JK juga menyoroti persoalan tingginya angka pengangguran sarjana. Ia menilai banyak lulusan perguruan tinggi terpaksa masuk ke sektor informal karena kompetensi yang dimiliki tidak selaras dengan kebutuhan pasar kerja.
“Universitas harus menghasilkan lulusan yang punya kemampuan, logika, dan jiwa kewirausahaan. Kalau tidak, gelar akademik akan semakin tidak relevan,” ucapnya.
Menutup paparannya, JK menegaskan bahwa tantangan pendidikan tinggi tidak bisa dibebankan semata-mata kepada pemerintah. Seluruh pemangku kepentingan, termasuk perguruan tinggi sendiri, harus terlibat aktif dalam mencari solusi.
“Kalau ekonomi terus melemah, rapor kita akan terus merah. Ini tanggung jawab kita semua untuk mengevaluasi kebijakan dan mencari jalan keluar,” pungkas JK.