faktanesia.id – Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla (JK), menegaskan bahwa kemajuan ekonomi merupakan syarat utama agar suatu negara dihargai dan memiliki posisi yang setara dalam hubungan internasional. Hal ini disampaikannya dalam kuliah umum bertajuk “Ekonomi Politik Indonesia di Tengah Kondisi Global Terkini”, di Auditorium Juwono Sudarsono, FISIP Universitas Indonesia, Kamis (22/5).
“Negara hanya akan dihargai dan memiliki hubungan baik dengan negara lain jika maju dan setara. Tanpa itu, negara lain tidak akan memberikan perhatian yang baik,” ujar JK di hadapan ratusan civitas akademika UI.
Menurut JK, selain faktor kemajuan ekonomi, sikap politik yang tegas dan konsisten juga menjadi kunci. Ia mencontohkan Malaysia yang pada masa kepemimpinan Mahathir Mohamad dinilai lebih dihormati di kancah internasional.
“Mahathir punya pendirian yang jelas, itu sebabnya Malaysia lebih diperhatikan daripada Indonesia,” ujarnya.
JK memaparkan bahwa ekonomi politik Indonesia sangat dipengaruhi oleh dinamika global dan situasi domestik. Perang dan konflik internasional menyebabkan krisis ekonomi dunia, sementara di dalam negeri, tantangan datang dari sistem demokrasi, korupsi, dan kondisi keamanan.
Ia menyoroti pertumbuhan ekonomi nasional yang hanya mencapai 4,8 persen di kuartal pertama 2025, lebih rendah dari target 5 persen. Kondisi ini berdampak pada daya beli masyarakat yang menurun, pengurangan produksi, hingga pemutusan hubungan kerja (PHK).
“Akibatnya, pengangguran meningkat dan menimbulkan dampak sosial seperti kriminalitas,” kata JK.
Menurutnya, fenomena ini tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga di berbagai negara lain. Saat ini, dunia cenderung kembali ke era proteksionisme, di mana negara-negara lebih fokus menjaga kestabilan ekonomi domestik.
Tantangan lain yang dihadapi Indonesia meliputi kesenjangan ekonomi dan sosial, lemahnya penegakan hukum, serta kemajuan teknologi seperti kecerdasan buatan (AI) yang mulai menggantikan peran manusia dalam berbagai sektor.
“Negara sulit berjalan baik tanpa supremasi hukum yang kuat,” tegasnya.
JK menutup paparannya dengan pesan optimistis. Ia mengingatkan bahwa untuk menghindari risiko menjadi negara gagal, Indonesia harus dipimpin oleh pemerintahan yang kuat, efektif, transparan, dan mampu menjaga stabilitas keamanan nasional.
“Pemerintahan harus tegas dan mampu menjamin keamanan serta kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.