Faktanesia.id, – Pengurus Besar Pelajar Islam Indonesia (PB PII) menegaskan kembali posisi dan garis komando organisasi terkait dinamika yang muncul menjelang pelaksanaan Muktamar Nasional XXXIII. Ketua Umum PB PII, Abdul Kohar Ruslan, mengecam keras adanya upaya penyelenggaraan muktamar ilegal yang dinilai cacat prosedur dan berpotensi membajak marwah organisasi.
Menurut Abdul Kohar Ruslan, munculnya agenda muktamar ilegal yang dipaksakan, bahkan dihadiri dan diatur oleh sosok-sosok yang “bukan orang PII”, menunjukkan adanya upaya terstruktur dari pihak luar untuk memengaruhi arah perjuangan organisasi pelajar tertua dan berpengaruh dalam sejarah pergerakan nasional ini.
“Ini bukan hanya pelanggaran prosedural, tetapi upaya terstruktur untuk membajak proses organisasi PII. Jika ada pihak yang mencoba memaksakan penyelenggaraan muktamar ilegal dengan dukungan modal dari luar, itu jelas melampaui batas,” tegas Abdul Kohar Ruslan kepada media di Jakarta, Jumat (28/11/2025)
Ia menilai, independensi PII yang telah berdiri sejak puluhan tahun dan berperan penting dalam pembentukan karakter generasi muda Islam, kini tengah diuji oleh infiltrasi kepentingan tertentu, termasuk kepentingan ekonomi yang dikhawatirkan dapat menggeser orientasi perjuangan organisasi.
“PII bukan organisasi yang bisa ditarik ke sana kemari oleh kepentingan pragmatis,” ujarnya.
“Kami mengecam segala bentuk intervensi, khususnya dari pihak yang tidak memiliki hubungan organisatoris dengan PII,” tambahnya.
Abdul Kohar menegaskan, segala proses organisasi, termasuk pelaksanaan Muktamar Nasional, harus melalui mekanisme resmi berdasarkan AD/ART dan garis komando PB PII.
Ia memperingatkan bahwa tindakan memaksakan muktamar illegal tidak hanya mengancam soliditas organisasi, tetapi juga dapat menimbulkan konsekuensi hukum.
PB PII telah menyiapkan langkah-langkah strategis guna menjaga wibawa organisasi. Selain penyampaian surat resmi dan penegasan garis struktural kepada seluruh Pengurus Wilayah dan Daerah, PB PII juga membuka kemungkinan untuk membawa persoalan ini ke ranah hukum jika kegiatan ilegal tersebut tetap dipaksakan.
Instruksi tegas pun telah disampaikan ke seluruh kader untuk tetap siaga terhadap ajakan, undangan, atau narasi muktamar dari pihak yang tidak memiliki legitimasi struktural.
“Kami mengimbau seluruh kader untuk tetap berada dalam garis perjuangan resmi organisasi. Jangan mudah terpengaruh provokasi atau janji manis dari pihak-pihak yang membawa agenda tersembunyi,” kata Abdul Kohar Ruslan.
Ia juga menegaskan bahwa PII akan tetap berkomitmen menjaga independensi, idealisme, serta integritasnya sebagai organisasi pembinaan pelajar dan pengkaderan pemimpin bangsa.
“PII didirikan untuk mencetak generasi muda Muslim yang berintegritas, bukan untuk menjadi alat kepentingan siapa pun,” tutupnya.
Pelajar Islam Indonesia (PII) dikenal sebagai organisasi pelajar tertua dan memiliki peran besar dalam sejarah pergerakan nasional. Selama puluhan tahun, PII telah melahirkan tokoh-tokoh penting di berbagai bidang, termasuk pendidikan, politik, dakwah, dan sosial kemasyarakatan.[]