FAKTANESIA.ID – Kementerian Hukum Republik Indonesia (Kemenkum) secara resmi mengesahkan kepengurusan Palang Merah Indonesia (PMI) periode 2024-2029 di bawah pimpinan Jusuf Kalla (JK). Hal ini disampaikan langsung oleh Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas di Kantor Kementerian Hukum, Jakarta, Jumat (20/12).
“Setelah melalui kajian mendalam, pemerintah melalui Kemenkum memberikan pengakuan atas Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) serta mengesahkan kepengurusan PMI hasil Munas XXII tahun 2024 di bawah kepemimpinan Bapak HM Jusuf Kalla,” ujar Supratman.
Pengesahan ini menandai berakhirnya polemik yang sempat terjadi jelang Munas XXII PMI, di mana muncul deklarasi kepengurusan tandingan oleh Agung Laksono. Dengan pengesahan ini, kepengurusan PMI yang dipimpin oleh Jusuf Kalla kini diakui sebagai yang sah.
Dalam kesempatan yang sama, Jusuf Kalla menyampaikan rasa terima kasihnya kepada pemerintah atas pengakuan tersebut.
“Kami dari pengurus pusat PMI menyampaikan terima kasih atas pengakuan terhadap AD/ART maupun kepengurusan yang dipimpin oleh saya bersama tim pengurus lainnya,” ujar JK.
Mantan Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12 ini menegaskan bahwa dengan pengesahan ini, seluruh persoalan terkait PMI telah selesai.
“Segala isu tentang adanya kepengurusan baru telah dijelaskan oleh pemerintah yang sah. Dengan pengakuan ini, saya rasa persoalan telah selesai,” tegasnya.
Jusuf Kalla juga mengingatkan prinsip dasar organisasi yang diatur oleh Federasi Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional, yaitu hanya boleh ada satu Palang Merah atau Bulan Sabit Merah di setiap negara.
“Bagi teman-teman yang berada di pihak lain, silahkan menjalankan organisasinya sebagai organisasi sosial, tetapi tidak dengan nama Palang Merah Indonesia,” jelas JK.
Pengesahan ini menjadi penutup polemik kepengurusan PMI yang sempat mencuat menjelang Munas XXII. Kini, kepemimpinan Jusuf Kalla dan timnya telah diakui secara resmi oleh pemerintah, sekaligus mengukuhkan PMI sebagai satu-satunya organisasi Palang Merah yang diakui di Indonesia.