Faktanesia.id, – Ketua Umum Forum Kepakaran Indonesia, Risman Pasaribu, mengatakan dinamika sosial, ekonomi, dan teknologi yang berkembang pesat mendorong pentingnya evaluasi peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
“Saya sangat setuju sekali bila kabinet Prabowo Gibran mau mengevaluasi tentang perundang-undangan yang ada sekarang ini,” kata Risman Pasaribu kepada Faktanesia.id, Jumat (20/12/2024).
Menurutnya Undang-Undang (UU) yang perlu dievaluasi terkait partai politik, KPU, Bawaslu, pemerintahan, pilkada dan otonomi daerah.
Mantan Kepala Subdirektorat Fasilitas Pendidikan Politik Kesbangpol Kemendagri itu menyebutkan UU yang ada sekarang ini tidak memihak pada kepentingan Rakyat.
Pengamat politik lingkungan tersebut menyatakan paling tidak evaluasi terkait UU Partai Politik dan UU Pemerintahan diproritaskan dari sekian perundang undangan yang ada. “Karena menyangkut pelayanan kepada Masyarakat,” ujarnya.
Risman Pasaribu menyatakan masyarakat sekarang ini sangat kecewa terhadap pelayanan aparatur negara, Polri dan DPR RI. Ia menyebutkan masyarakat sekarang ini sudah sangat kritis tidak mau lagi asal asal menerima apa adanya.
Anggota Dewan Pakar MN KAHMI ini menyatakan dengan kehadiran media juga memicu agar aparat dan anggota DPR harus berhati hati dalam berkata dan bertindak.
Risman Pasaribu menjelaskan aparat harus mampu melaksanakan pekerjaan dengan profesional bila tidak ingin rakyat menuntut mereka. Menurutnya rakyat merasa dirugikan kalau aparat tidak mampu kerja dan anggota DPR tidak mampu melaksanakan tugasnya karena mereka digaji oleh rakyat.
Ia memastikan Presiden Prabowo Subianto senang sekali bila aparatnya mampu melaksanakan tugas tugasnya, Risman Pasaribu juga menyoroti cara rekrutmen aparat polri, aparatur negara dan rekrutmen Anggota DPR yang tidak sesuai standar karena dipengaruhi KKN.
Menurutnya, selama ini sebagian aparat kurang mampu melaksanakan tugas karena mental mereka akibat pengaruh cara rekrutmen yang kurang baik. “Pakai suap menyuap, mulai dari aparat daerah sampai pusat,” tuturnya.
Menurut Risman, mulai aparat daerah, sampai pusat bahkan termasuk anggota DPR hampir semua menyuap karena kalau tidak menyuap tidak bisa terpilih atau menang.
Mantan Caleg DPR RI dari Demokrat Dapil Tujuh Jawa Barat ini mengungkapkan bahwa untuk maju bangsa ini harus merubah tata kelola pemerintahan, polri, partai dalam merekrut. “Anggota legislatif harus merubah perundang undangan yang ada,” ungkapnya.[R5]