faktanesia.id – Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar menegaskan bahwa pelaksanaan ibadah haji tahun depan harus tetap berjalan lancar meskipun Indonesia sedang berada dalam masa transisi pemerintahan dari periode 2019–2024 ke periode 2024–2029.
Pernyataan ini disampaikan Nasaruddin dalam rapat kerja dengan Komisi VIII DPR RI yang membahas evaluasi penyelenggaraan Haji 2024 di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (28/10).
“Prinsip kami, haji tidak boleh gagal hanya karena masalah transisi pemerintahan,” ujar Nasaruddin.
Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk menjamin kelancaran ibadah haji sebagai salah satu rukun Islam yang sangat penting bagi umat Muslim.
Nasaruddin juga, mengharapkan dukungan penuh dari Komisi VIII DPR RI guna memastikan pelaksanaan haji 2025 dapat berlangsung tanpa hambatan.
“Dengan dukungan penuh dari Bapak-Ibu Komisi VIII, insya Allah, diharapkan penyelenggaraan haji berjalan tanpa gangguan sedikitpun,” ucap Nasaruddin.
Dalam menghadapi berbagai tantangan, prof Nasaruddin, mengungkapkan sejumlah langkah strategis yang dilakukan, seperti peningkatan koordinasi dengan otoritas Arab Saudi dan penguatan peran Badan Penyelenggara Haji dan Umrah. Penggunaan teknologi dan kerja sama internasional melalui Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) juga menjadi bagian penting dalam mendukung kelancaran haji dan umrah.
Pemerintah berharap dengan berbagai langkah ini, ibadah haji 2025 yang aman dan nyaman bagi seluruh jemaah dapat terwujud, meski di tengah masa transisi pemerintahan.