faktanesia.id – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Rini Widyantini, menegaskan bahwa birokrasi merupakan mesin utama pembangunan. Oleh karena itu, reformasi birokrasi tidak hanya bertujuan memperbaiki tata kelola internal, tetapi juga menjawab tantangan strategis pembangunan nasional.
“Reformasi birokrasi fokus pada upaya efisiensi internal serta penyelesaian isu-isu strategis pembangunan nasional seperti kemiskinan dan investasi,” ujar Menteri Rini dalam pernyataannya di Jakarta, Minggu (1/12).
Menteri Rini menekankan bahwa reformasi ini tidak hanya terbatas pada perbaikan internal, melainkan juga menyangkut kebijakan yang berkualitas dan berdampak langsung kepada masyarakat. Kebijakan tersebut, menurutnya, harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan mendukung visi Indonesia Emas 2045.
“Maka dari itu, kita harus mampu mengadaptasi pendekatan human based governance dan transformasi digital,” tambahnya.
Ia juga menyampaikan bahwa tren pelaksanaan reformasi birokrasi menunjukkan kemajuan yang signifikan. Hal ini tercermin dari kenaikan rata-rata Indeks Reformasi Birokrasi (RB). Pada 2023, indeks RB kementerian/lembaga mencapai angka 76,81, meningkat dibandingkan tahun 2014 yang hanya 52,31. Sementara itu, indeks provinsi naik menjadi 69,71 dari sebelumnya 41,62, dan indeks kabupaten/kota meningkat dari 55,97 menjadi 59,32.
Lebih lanjut, Menteri Rini mengungkapkan bahwa upaya reformasi birokrasi selama lima tahun terakhir telah memberikan dampak nyata bagi posisi Indonesia di tingkat global.
Pertama, dalam laporan Worldwide Governance Indicators, peringkat Indonesia untuk Government Effectiveness naik dari posisi 99 pada 2017 menjadi 73 pada 2022. Peringkat Regulatory Quality juga meningkat dari 94 menjadi 87 pada periode yang sama.
Kedua, di Global Innovation Index, Indonesia melonjak dari posisi 85 pada 2019 ke peringkat 54 pada 2024. Ketiga, peringkat Indonesia dalam Electronic Government Development Index (EGDI) juga mengalami kenaikan signifikan, dari peringkat 107 pada 2017 menjadi 64 pada 2024. Keempat, Indonesia semakin kompetitif di sektor bisnis jika dibandingkan dengan negara-negara lain.
Menteri Rini menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan perguruan tinggi untuk menciptakan birokrasi yang lebih inovatif, transparan dan berfokus pada pelayanan publik.
“Melalui kolaborasi yang kuat antara pemerintah dan perguruan tinggi, bisa menciptakan birokrasi yang inovatif, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik,” tutupnya.