faktanesia.id – Presiden RI Prabowo Subianto meresmikan peluncuran katalog elektronik (e-katalog) versi 6.0 dalam acara penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2025 di Istana Negara pada Selasa (10/12).
Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan transparansi, efisiensi, dan kecepatan pengadaan barang serta jasa di seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.
Presiden menegaskan bahwa semua instansi pemerintah wajib menggunakan e-katalog versi terbaru ini mulai 1 Januari 2025. Sistem ini diharapkan mampu mengurangi biaya pengadaan hingga 20%-30% serta memangkas biaya administrasi sebesar 40%-50%. “Dengan e-katalog 6.0, kita dapat mengurangi tingkat ketidakefisienan yang masih tinggi, terutama jika dibandingkan dengan negara-negara tetangga,” ujar Presiden Prabowo.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati turut menjelaskan bahwa APBN 2025 telah dirancang untuk mendukung program prioritas presiden terpilih di masa transisi pemerintahan. Dengan total belanja negara sebesar Rp3.621,3 triliun, meningkat 8,9% dari tahun sebelumnya, anggaran ini mencakup berbagai program unggulan seperti pemberian makanan bergizi gratis, pemeriksaan kesehatan gratis, renovasi sekolah, pengembangan sekolah unggulan, dan penguatan lumbung pangan nasional serta daerah.
Penyerahan DIPA dan Buku Alokasi TKD secara digital ini menjadi tanda dimulainya pelaksanaan APBN 2025. Sri Mulyani menegaskan, anggaran tersebut akan digunakan untuk mendorong efisiensi dan memastikan program-program prioritas terlaksana dengan baik.
Di lain sisi, Kepala BPOM Taruna Ikrar yang turut hadir dalam acara ini menyampaikan apresiasi atas dukungan pemerintah terhadap upaya pengawasan obat dan makanan. BPOM berkomitmen memanfaatkan alokasi anggaran secara optimal untuk meningkatkan keamanan, kualitas, dan manfaat produk yang beredar di Indonesia.
“Dengan dukungan DIPA 2025, kami akan terus memastikan produk obat dan makanan yang tersedia di masyarakat memenuhi standar mutu dan keamanan,” kata Taruna.
Peluncuran e-katalog 6.0 dan alokasi APBN yang tepat sasaran diharapkan dapat menjadi langkah besar untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan pembangunan nasional yang lebih baik.